Rabu, 24 Desember 2008

kaligrafi 2

Keindahan Kaligrafi Arab

Selasa, 23 Desember 2008

Minggu, 21 Desember 2008

Kaligrafi arab

Kaligrafi ini sangat indah, coba lihat, hayati, dan tulis kembali. Tunjukkandi pameran kaligrafi

MASALAH MUTU

Seorang pembaca pernah mengeluhkan “nasib” pendidikan anaknya. Dalam cita ideal pembaca itu, sang anak seharusnya mengenyam pendidikan yang mampu membentuk kepribadian Muslim sekaligus mampu membekali ilmu pengetahuan yang berkualitas. Tapi apa daya? Institusi pendidikan yang diasumsikan mampu membekali dua hal itu, ibaratnya, jauh api dari panggang: tak terjangkau, mahal.

Mungkin itu pulalah “peta” yang berlaku pada masyarakat Muslim kita. Dalam perspektif ideal, pendidikan yang berbasis pada kurikulum nasional, seperti yang diterapkan oleh sekolah negeri atau sekolah umum, dianggap kurang mengakomodasi penanaman nilai-nilai agama. Bukan saja karena alokasi waktu pengajaran agama yang sangat minim, tetapi kurikulum pendidikan nasional juga dipandang membawa karakter sekularisme, yaitu pemisahan agama dari ilmu pengetahuan.

Sementara itu, institusi pendidikan yang dianggap mampu membekali anak didik dengan pemahaman agama dan.akhlak yang tinggi, seperti pesantren-pesantren tradisional, dianggap tidak “menjanjikan” bagi masa depan anak didik. Bukan saja karena pesantren sering mengesampingkan formalitas (seperti ijazah) yang menjadi standar dunia kerja formal, juga karena di pesantren memang tidak banyak diberikan pengajaran ilmu pengetahuan “umum”.

Jadi? Orang tua kemudian mengambil pilihan dengan risiko masing-masing. Menggunakan jasa sekolah negeri dengan risiko terabaikannya persoalan moral dan pemahaman dien, atau menitipkan di pesantren dengan risiko terjadinya hambatan di dunia kerja formal.

Dalam situasi yang dilematis itu, kemudian muncul ide-ide kreatif. Salah satunya adalah dengan lahirnya ide suplementasi pada kurikulum pendidikan nasional. Setidaknya ada dua bentuk suplementasi yang lahir di permukaan, pertama, suplementasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Lahirlah apa yang disebut secara salah kaprah dengan pendidikan integral, yakni sistem memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Disebut salah kaprah, karena sebenarnya perpaduan itu baru pada tingkat fisik, yakni adanya jam “pendidikan umum” dan “pendidikan agama” yang berimbang.

Bentuk seperti ini banyak diambil oleh lembaga pendidikan yang dikelolah secara otonom oleh ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Dalam perjalanannya, model seperti ini kemudian dikembangkan dengan melengkapi sarana dan prasarana secara berkualitas. Bahkan kelengkapan itu menyangkut pula waktu belajar yang dikenal dengan full day school (sekolah sepanjang hari), seperti yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Islam (LPI) AI Hikmah Surabaya. Tentu, semua kelengkapan itu meminta risiko: biaya sekolah menjadi mahal; dan ironisnya menyensor mayoritas anak-anak Muslim Indonesia.

Bentuk suplementasi yang kedua terlihat dari model pendidikan informal semacam TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an). Disebut suplementasi karena yang diajarkan di TPA adalah sebuah kelengkapan kurikulum dari sisi pesantren terhadap kurikulum sekuler di sekolah-sekolah umum. Berbeda dengan model suplementasi pertama yang diberikan secara “integral” (baca beriringan) di sekolah, suplementasi model TPA ini diberikan di luar sekolah. Yang menarik, model suplementasi kedua ini lebih mengakar karena dari segi biaya bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun dua model suplementasi ini sangat membantu menjaga keseimbangan antara dua kutub model pendidikan: umum dan pesantren, namun tetap saja belum mampu mengintegralkan hakekat kebersatuan ilmu, yang tidak terpisah-pisah dalam ilmu agama dan ilmu umum. Sebab, dalam perspektif Islam, ilmu itu disamping berfungsi sebagai pisau analisis dalam memecahkan persoalan kehidupan (baca membaca sunatullah pada alam semesta), juga harus mampu membuat penyandangnya lebih dekat pada Allah.

Memang, tetap harus dikembangkan bagaimana agar institusi-institusi pendidikan yang sudah mencoba mendekatkan dua kutub model pendidikan secara fisik itu mampu melakukan peleburan dalam satu hakekat ilmu: yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan, yang secara operasional mampu dijadikan sarana memperoleh kemakmuran manusia, dan selanjutnya mampu mendekatkan manusia pada Tuhan, Sang Penguasa Ilmu. Dengan catatan tebal, bahwa institusi yang berkiprah pada proyek berat ini tetap harus mampu mengimplementasikan adanya pendidikan bermutu sebagai hak setiap masyarakat, tidak hanya milik eksklusif para kaum berduit!

Mohammad Nurfatoni

Pendidikan Bermutu di Tengah Budaya Intasn

Pendidikan Bermutu di tengah Pentas Budaya Instan



Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.



Zaman sudah berubah. Semua orang maunya serba cepat. Jadinya, cenderung mengabaikan proses tapi ingin segera mendapat hasil. Apalagi di negara dengan etos kerja rendah seperti Indonesia. Akibatnya, budaya instan mulai masuk ke setiap kehidupan kita. Hidup di zaman modern seperti sekarang ini segala sesuatu dapat kita dapatkan dengan mudah, praktis dan cepat. Kemajuan teknologi telah memanjakan kita. Mau ngobrol dengan rekan atau saudara yang bermukim di belahan dunia lain, tinggal angkat telepon atau buka internet. Ingin belanja atau makan di restoran tapi malas keluar, tinggal pesan lewat telepon atau beli lewat situs. Mau transaksi —transfer uang, bayar listrik, kartu kredit, beli pulsa— tidak perlu susah-susah ke bank atau ATM. Semua bisa dilakukan lewat handphone. Bagi cewek-cewek yang ingin rambut panjang tidak perlu harus menunggu sampai berbulan-bulan. Cukup tunggu ½ jam saja dengan teknik hair extension, rambut bisa panjang sesuai keinginan.



Maklum, orang makin sibuk. Malas direpotkan dengan hal-hal ribet. Maunya serba instan. Salahkah itu?, selama masih mengikuti hukum alam, serba instan itu sah-sah saja. “Hidup yang baik dan sukses adalah hidup yang sesuai dengan proses alam”. Sampai level tertentu teknologi bisa kita pakai untuk mempercepat hal-hal yang bisa dipercepat sesuai hukum alam. Kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, memungkinkan kita mendapatkan sesuatu serba cepat. Tetapi tidak asal cepat. Kualitas harus tetap terjaga. “Padi 100 hari baru panen itu bagus”. Tapi ingat itu ada yang bisa dipercepat. Mestinya, hasilnya harus lebih baik. Jadi, cepat, baik dan bermutu harus berlangsung bersama.



Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Mendapatkan sesuatu dengan mudah membuat orang enggan bersusah payah. Tak mau melewati proses. Alias malas. Yang penting cepat !. Bermutu atau tidak, itu urusan nanti. Berorientasi hanya pada hasil. Proses tidak penting. Parahnya, “virus” itu sudah menyebar ke berbagai aspek kehidupan. Ingin sukses dengan cara instan. Jadilah, banyak orang korupsi, punya gelar palsu, beli skripsi, ijazah aspal, asal lulus, cepat kaya lewat penggandaan uang dan lain sebagainya. Kalau memang berat, membosankan dan ketinggalan zaman mengapa kita harus bermutu? Kalau ada cara cepat yang memberi hasil, mengapa tidak dicoba?. Lebih lanjut, sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Orang makin individualis dan cenderung melecehkan hak orang lain. Untuk mengejar kesuksesannya, orang tak ragu-ragu mengorbankan orang lain.



Pendidikan Cenderung Dibisniskan.



Munculnya berbagai cara yang mengarah pada pelanggaran etika akademik yang dilakukan perguruan tinggi kita untuk memenangkan persaingan, menunjukkan bahwa pendidikan kini cenderung dipakai sebagai ajang bisnis. Pola promosi yang memberikan kemudahan dan iming-iming hadiah merupakan suatu gambaran bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ada inovasi dalam hal kualitas pendidikan. Kecenderungan tersebut akan menghancurkan dunia pendidikan, karena akhirnya masyarakat bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan hanya mengejar gelar untuk prestise. Kondisi pendidikan tinggi saat ini cukup memprihatinkan. Ada PTS yang mengabaikan proses pendidikan. Bahkan ada PTS yang hanya menjadi mesin pencetak uang, bukan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal Ini yang membuat persaingan menjadi semakin tidak sehat.



Produk lulusan perguruan tinggi yang proses pendidikannya asal-asalan dan bahkan akal-akalan, juga cenderung menghalalkan segala cara untuk merekrut calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dengan promosi yang terkadang menjebak dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan. Apakah ini gambaran pendidikan berkualitas ?. Bahkan ada beberapa PTS di Jakarta yang memainkan range nilai untuk meluluskan mahasiswanya, karena mereka takut, ketika selesai ujian akhir (UTS/UAS) banyak mahasiswanya yang tidak lulus alias IP/IPK nasakom. Sehingga mereka lulus dengan angka pas-pasan yang sebenarnya mahasiswa tersebut tidak lulus. Dalam hal ini semua pihak harus melakukan introspeksi untuk bisa memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kopertis, harus bersikap tegas menindak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melanggar dan mensosialisasikan aturan yang tak boleh dilanggar oleh PTS. Pengelola perguruan tinggi juga harus menghentikan semua langkah yang melanggar aturan. Kunci pengawasan itu ada secara bertahap di tangan Ketua Program Studi, Direktur, Dekan, Rektor dan Ketua Yayasan.

Tantangan Lulusan Sarjana di Era Informasi.



Ketika para sarjana memadati berbagai arena bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa baru juga nyaris memenuhi halaman-halaman surat kabar. Dua fenomena tersebut ironis. Promosi Perguruan Tinggi untuk menjaring calon mahasiswa sama "gencarnya" dengan peningkatan pengangguran lulusan. Di sisi lain, perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah sebenarnya yang disyaratkan oleh para pencari tenaga kerja lulusan sarjana Perguruan Tinggi ini ?



Jawaban yang diperoleh para peneliti umumnya adalah campuran kualitas personal dan prestasi akademik. Tetapi pencari tenaga kerja tidak pernah mengonkretkan, misalnya, seberapa besar spesialisasi mereka mengharapkan suatu program studi di Perguruan Tinggi. Kualifikasi seperti memiliki kemampuan numerik, problem-solving dan komunikatif sering merupakan prediksi para pengelola Perguruan Tinggi daripada pernyataan eksplisit para pencari tenaga kerja. Hasil survei menunjukkan perubahan keinginan para pencari tenaga kerja tersebut adalah dalam hal kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi yang mereka syaratkan.



Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para pencari tenaga kerja. Dalam prakteknya, kualifikasi yang dinyatakan sebagai "paling dicari" oleh para pencari tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang "paling menentukan" diterima atau tidaknya seorang lulusan sarjana dalam suatu pekerjaan.



Yang menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, paling dicari, dan paling menentukan dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal, seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang paling dicari dan paling menentukan. Namun, meskipun sering dicantumkan di dalam iklan lowongan kerja, indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keunggulan akademik tidak termasuk yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan.



Di sisi lain, reputasi institusi Pendidikan Tinggi yang antara lain diukur dengan status akreditasi program studi sama sekali tidak termasuk dalam daftar kualifikasi yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan proses rekrutmen lulusan sarjana oleh para pencari tenaga kerja.



Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja "mengabaikan" bidang studi lulusan sarjana Dalam sebuah wawancara, seorang kepala HRD sebuah bank di Cirebon menegaskan, kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu bidang pekerjaan lebih menentukan diterima atau tidaknya seorang lulusan Perguruan Tinggi. Misalnya, posisi sebagai kasir bank menuntut kecepatan, kecekatan, dan ketepatan. Maka, lulusan sarnaja dengan kualitas ini punya peluang besar untuk diterima meskipun latar belakang bidang pendidikannya tidak sesuai. Kepala HRD itu mengatakan, "Saya pernah menerima Sarjana Pertanian dari Bogor sebagai kasir di bank kami dan menolak Sarjana Ekonomi manajemen dari Bandung yang IPK-nya sangat bagus."



Kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut penting diperhatikan oleh pengelola Perguruan Tinggi untuk mengatasi tidak nyambung-nya antara Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan pengangguran lulusan. Jika pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa sesuai kompetensi dasarnya, perhatian pada kualifikasi yang dituntut pasar kerja dimaksudkan sebagai patokan proses pengolahan kompetensi dasar tersebut. Untuk itu semua, kerja sama Perguruan Tinggi dan dunia kerja adalah perlu.